Jakarta - Toleransi parpol lain anggota Setgab Koalisi terhadap PKS dan Golkar sudah semakin menipis. Sebagai konsekuensi atas manuver politik keduanya selama 1,5 tahun terakhir, lebih baik bila PKS dan Golkar mengambil peran baru di luar pemerintahan.
"Kalau dari suasana kebathinan kawan-kawan partai koalisi, rasanya kuota toleransi sudah sangat menipis. Lucu kalau sekarang memohon untuk tetap di dalam koalisi. Tidak baik untuk pendidikan politik, preseden buruk bagi konsolidasi demokrasi," ujar Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto.
Hal itu disampaikan Bima menanggapi kabar PKS dan Golkar berharap berada dalam Setgab Koalisi. Dua parpol tersebut belakangan ini memang ramai diwacanakan keluar dari Setgab Koalisi menyusul aski mbalelo mereka dalam voting penggunaan usulan hak angket mafia pajak DPR.
Di dalam pembicaraan telepon, Sabtu (5/3/2011), tidak ada larangan sama sekali bagi parpol anggota Setgab Koalisi untuk berbeda pendapat. Segala aspirasi dan perbedaan pendapat tersebut sangat sebenarnya sangat diwadahi dalam setiap rapat internal Setgab Koalisi.
Namun setelah putusan diambil, setiap parpol anggota Setgab Koalisi berkewajiban untuk mendukung dan mengamankannya melalui kerja-kerja di parlemen. Meski putusan tersebut bisa jadi bertentangan dengan pandangan awal parpol bersangkutan.
"Seharusnya mereka mengkomunikasikan setiap potensi perbedaan sikap dan ini adalah proses yang seharusnya dilakukan sejak awal. Kalau sekarang sih sudah terlambat," papar mantan pengamat politik itu.
Lalu bagaimana bila PKS dan Golkar ngotot tetap ingin jadi bagian Setgab Koalisi? Apakah 'sanksi' bisa diperlunak?
"Saya pikir tidak perlu sanksi lagi, karena sebetulnya sanksi sudah diberikan masyarakat yang menilai kadar komitmen dan konsistensi parpol koalisi. Mana yang gemar bermanuver dan mana yang bertindak berdasarkan kepentingan lebih besar. Namun kami meyakini bahwa sangsi paling tepat adalah dipersilahkan mengambil peran di luar pemerintahan," jawab Bima panjang lebar.
Sumber : detik.com
0 komentar:
Posting Komentar