Jakarta - Pemerintah belum ambil sikap terhadap opsi rencana pembatasan BBM bersubsidi. Hari ini tim pengkaji pembatasan BBM bersubsidi telah memaparkan kajiannya dengan memberikan beberapa opsi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah telah mendengarkan paparan dari tim pengkaji pembatasan BBM bersubsidi terkait aspek ekonomi apabila program tersebut diterapkan.
"Dari itu semua memang apa yang menjadi paparan pemerintah pada waktu itu tentang pentingnya pembatasan, itu diakui sebagai pilihan terbaik untuk
mengurangi beban-beban subsidi yang tidak berhak, ya? Yang harusnya diberikan subsidi itu yang pas dan memang harus diberikan," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (7/3/2011).
Sebelumnya, Ketua Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi Anggito Abimanyu mengungkapkan, terdapat tiga opsi yang diusulkan pihaknya yaitu opsi pertama, kenaikan harga premium sebesar Rp 500 serta pemberian cashback untuk angkutan umum. Cashback ini diberikan karena angkutan umum memberikan pelayanan untuk masyarakat.
Opsi kedua, lanjutnya, menjaga harga pertamax pada level Rp 8.000 per liter, sehubungan dengan adanya migrasi pengguna premium ke pertamax dan opsi ketiga adalah penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali yang bukan hanya berlaku pada angkutan umum tapi juga motor.
Dari usulan tersebut, Hatta menyatakan belum memilih opsi mana yang menjadi opsi pemerintah.
"Melihat asumsi-asumsi sudah berubah, maka perlu ada satu kajian yang lebih komprehensif dari suatu asumsi harga yang tinggi dan sebagainya itu. Saya
berhenti sampai di situ, karena kalau saya tambah lagi, DPR saja belum mendengarkan paparannya masa saya sudah bicara," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Menteri ESDM Darwin Z Saleh yang enggan memberi bocoran pilihan opsi dari pemerintah. Dia hanya menyerahkan pada tanggapan
dari DPR RI.
"Kalau soal keputusan, saya kira akan bergantung pemerintah dalam hal ini yaitu menteri terkait yaitu saya dan Pak Hatta untuk melapor ke Pak Presiden
tentang kondisi kesiapan dan sebagainya. Karena ada pertimbangan lain kita juga cermati betul timing yang paling baik. Dan itu nggak bisa disampaikan
sekarang karena soal itu adalah pemerintah setelah mendengar pandangan dari DPR," pungkasnya.
Sumber : detik.com
0 komentar:
Posting Komentar